latar belakang/sebab terjadinya perang rakyat riau mengangkat senjata?

 Berbagai sistem pengelolaan yang diinginkan sejumlah komponen masyarakat Riau, justru menjadi alasan pemerintah pusat untuk tidak memberikan apa-apa dari perpanjangan kontrak Blok CPP. Ini justru menimbulkan kelucuan dan sikap yang tidak tahu menghargai demokrasi karena pemerintah pusat lebih mengutamakan teknik, bukan esensi persoalan. Hal pokok yang dituntut oleh berbagai komponen di Riau adalah bagaimana pengelolaan Blok CPP itu berada di tangan Riau, sementara tekniknya yang antara lain menyangkut dengan persentase dan sebagainya itu, hanyalah merupakan suatu elemen yang dapat diubah dan  ditukar tambah.      "SELAMA ini masyarakat Riau sangat kooperatif dalam berbagai hal, termasuk dalam memperjuangkan hal-hak Riau terhadap minyak seperti  juga yang diperlihatkan dalam memperoleh hak mengelola Blok CPP itu,"  kata Ketua DPRD Riau, drh Chaidir MM. Seperti juga Gubernur Saleh  Djasit SH, Chaidir mengharapkan agar perjuangan memperoleh hak dari minyak beserta pengelolaannya tidak dilakukan secara anarki, apa lagi  sampai mengangkat senjata.      Persoalannya, ujar Saleh, tindakan anarki akan menyebabkan daerah Riau yang selama ini relatif aman, akan dicap sebagai daerah yang kacau. Dengan demikian, tentu saja hal itu berdampak pada penanaman modal  atau usaha lain. "Kalau Riau tidak aman, pihak mana pula yang dapat diharapkan menanamkan investasinya ke daerah ini. Investor yang ada bisa-bisa kabur dari Riau, padahal usaha mereka lebih besar dari usaha minyak," kata Saleh.