1. jelaskan Langkah politik luar negeri apa yang diambil pemerintah megawati pada masa awal pemerintahannya? 2. apakah bentuk perbaikan yang dilakukan dalam bid

1. setelah melalui kontroversi konstitusional berkepanjangan, Sidang Istimewa MPR (SI MPR) akhirnya mencabut mandat kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Terlepas dari masih adanya resistensi berbagai kalangan, khususnya para pendukung Gus Dur tentang "suksesi" kepemimpinan nasional itu, hasil ini kiranya patut diterima sebagai realitas politik yang telah diambil lembaga tertinggi yang dijamin UUD 1945. Terlebih lagi, kepemimpinan baru ini sudah memperoleh legitimasi lebih luas setelah mendapat pengakuan internasional dari berbagai negara.
Meski demikian, pergantian kepemimpinan nasional bukan solusi akhir dari setumpuk persoalan yang dihadapi bangsa ini. Pemerintahan baru di bawah duet Megawati-Hamzah Haz, dihadapkan aneka masalah dan persoalan mendasar yang dialami rakyat, akibat krisis berkepanjangan di segala bidang yang belum teratasi pemerintah sebelumnya. Mengingat kompleksitas masalahnya, diharapkan pemerintahan baru mampu merumuskan visi, misi, dan prioritas program kerja yang akan dilakukan hingga akhir masa jabatan tahun 2004. Dalam tenggang waktu ini, prioritas utama yang dapat dikerjakan antara lain pemulihan ekonomi rakyat, mengembalikan citra dan kepercayaan pemerintah, serta mencegah disintegrasi bangsa dan memulihkan stabilitas keamanan. Ini penting dalam upaya memberi arah tepat dan efisien guna pemulihan situasi di segala bidang untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan yang sering menjadi sorotan publik di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi. Seperti dimaklumi, selama kurang dari dua tahun, Presiden Abdurrahman Wahid mengambil peran "aktor utama" (chief diplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi dengan melakukan kunjungan luar negeri ke lebih 50 negara. Tercatat rekor, Presiden Abdurrahman Wahid menjadi satu-satunya Presiden RI yang telah menancapkan kaki di lima benua yang mungkin akan menjadi "catatan penting" dari sejarah politik luar negeri Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi melalui kunjungan ke mancanegara yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid banyak disorot publik, karena pelaksanaannya dianggap tidak berdasarkan "cetak-biru" atau tidak memiliki "profil" yang jelas ke arah mana kebijakan luar negeri akan dijalankan. Beberapa kalangan, termasuk wakil rakyat, juga dengan keras mengkritik, pelaksanaan politik luar negeri amat tidak jelas (in total disarray). Belajar dari pengalaman itu, orientasi atau arah kebijakan luar negeri seperti apa yang akan diambil pemerintah Megawati Soekarnoputri? Tulisan ini mencoba memberikan sumbangan pikiran yang dapat dipertimbangkan bagi pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi.
2. Di bidang hankam diadakan pembaharuan dengan cara melakukan pemisahan Polri dan ABRI.